Poin-poin di bawah ini akan terdengar sangat biasa di telinga sebagian orang, terutama yang berlatar belakang kebijakan publik, tapi percayalah, untuk orang-orang yang clueless sama sekali tentang bekerja dengan pemerintah (seperti saya pada awalnya), hal-hal berikut bisa membantu, seandainya saja bisa diketahui lebih awal, agar bisa membantu proses kerja, koordinasi, dan komunikasi saat kita harus melakukan proyek bersama dengan pihak pemerintah. Iya, khususnya pemerintah Indonesia.

(Tidak ada urutan angka, karena bukan ditulis berdasarkan bobot poin)

• Pemerintah “tidak bisa melakukan apapun” tanpa dasar hukum. Katakanlah di bidang pekerjaan saya, transparansi, anti korupsi, keterbukaan publik. Ada banyak praktik baik yang bisa diadopsi oleh pemerintah Indonesia, baik dari negara lain, maupun lembaga internasional yang memiliki banyak pengalaman dan mengumpulkan berbagai pembelajaran global. Tapi itu semua tidak serta merta bisa diadopsi jika di Indonesia sendiri belum ada dasar hukumnya. Maka dari itu, cara efektif bekerja dengan pemerintah adalah, pelajari semua dasar hukum yang ada, apa tujuan yang bisa menjadi prioritas, dan bantu pemerintah dalam mencapai itu. Jika perbaikan baru dirasa sangat penting, namun tidak ada dalam peraturan manapun, maka mulailah dengan dorong pembuatan kebijakan baru yang terkait itu. Intinya, tidak ada aksi tanpa dasar hukum. Sebaik apapun sesuatu, walaupun itu akan sangat bermanfaat bagi pemerintah, tetap saja tidak akan bisa dilakukan jika tidak ada landasan tertulisnya.

• Pelajari motif suatu negara, lembaga maupun individu, terutama tokoh kunci yang bekerja dengan kita. Teorinya adalah “What’s in it for me?”. “Untungnya buat gw apa dengerin atau ngikutin lo?”. Mungkin ini terdengar umum, tapi untuk saya ini menarik. Kenapa? Karena di sektor privat, ini rasanya jauh lebih mudah. Hanya ada satu bahasa universal di sektor privat, yaitu uang. Keuntungan moneter. Tapi jika di sektor publik, motifnya bisa jauh lebih bervariasi dan bisa sangat misterius. Bisa saja suatu negara, lembaga, atau tokoh publik menyatakan di media bahwa mereka mendukung aksi keterbukaan. Tapi kenyataannya? Tidak ada yang tahu. Apakah mendukung artinya berkomitmen? Apakah berkomitmen artinya beraksi? Apakah beraksi artinya gerak cepat? Apakah jika terjadi kelambatan progress, itu karena kendala eksternal, atau sengaja dihalau oleh pihak internal tertentu?. Saat seorang tokoh publik menyatakan dukungannya di media, apa dia benar-benar tulus menyatakan itu? Apa sebenarnya dia sedang mengejar sesuatu? Apa yang sedang disembunyikan? Apa ada tujuan lain yang bisa menjadi dampak dari dukungannya? Yang jelas, semakin awal kita tahu motif masing-masing yang terlibat, semakin bagus. Karena kita jadi bisa atur strategi dan bisa selalu menitikberatkan poin tersebut dalam setiap kesempatan berkomunikasi.

Gambar di atas adalah gambar stakeholder mapping yang paling umum. Kita harus mengelompokkan pemangku kebijakan berdasarkan pengaruh dan dukungannya. Kesulitan dalam menentukan motif pihak-pihak yang terlibat, menyebabkan kesulitan dalam menentukan masing-masing mereka sebenarnya ada di kuadran yang mana.

• Ada sensitifitas terkait bagi pakai data. Dalam kaitannya dengan lembaga pemerintah, data adalah aset dan barang berharga, yang dianggap sensitif dan sayangnya juga melibatkan ego. Di satu sisi, kita bisa merasa gemas saat pemerintah enggan berbagi data yang mestinya milik publik, tapi di sisi lain, kita juga harus empati bahwa pemerintah merasa memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi negara dan masyarakatnya. Jangankan untuk informasi sensitif, kadang untuk informasi umum saja, ini sulit dilakukan. Padahal kalau orang bilang sih, “data-data itu udah bocor juga. Kita cuma berusaha minta baik-baik tapi ditolak”. Salah satu solusinya adalah kembali ke poin awal: pelajari segala dasar hukumnya. Cari celah yang mengharuskan pemerintah berbagi data, atau jika memang tidak ada, maka doronglah peraturan baru yang membuat pemerintah mau tidak mau harus mempublikasikan data yang diperlukan publik.

• Tidak semua pihak terbuka dengan yang berbau asing. Sebagai orang yang bekerja untuk lembaga asing, awalnya saya tidak menyadari hal ini. Saya pikir, sebagai perwakilan dari lembaga internasional yang memiliki banyak praktik baik, di permukaan saya tampak sangat diterima dengan baik juga oleh pemerintah. Tapi ternyata, di belakang layar tidak selalu demikian. Pemerintah pasti punya pengalaman panjang bekerja dengan lembaga-lembaga asing, dan harus diakui, memang tidak semua lembaga asing bisa masuk ke Indonesia dan bekerja dengan pemerintah Indonesia dengan baik. Hal-hal seperti itu bisa menimbulkan kecurigaan dan skepstisisme, walaupun, sebagai negara dengan adat timur, pemerintah tentu tetap harus selalu bersopan santun. Salah satu solusinya adalah berkawan baik dengan banyak lembaga lokal, sehingga bisa membentuk citra yang baik dan juga mendapatkan insight sebenarnya dari para pihak, karena mereka juga sudah jauh lebih lama beroperasi dan bekerja dengan pemerintah.

• Kemampuan komunikasi dan advokasi sangatlah krusial. Ini sepertinya juga hal umum, tapi tetap saja untuk orang seperti saya cukup menantang. Kadang ingin rasanya fokus ke pekerjaan saja, bicarakan hal-hal penting terkait pekerjaan, lalu selesai. Tapi bekerja dengan manusia, terutama pemerintah, tetaplah butuh banyak kemampuan sosial, sehingga mahir kemampuan teknis saja tidaklah cukup. Bahkan mungkin bobot kemampuan advokasinya jauh lebih besar dibanding kemampuan teknis.

• Bentuk aliansi dengan pihak-pihak yang ada di internal pemerintah. Tidak harus selalu tokoh besar atau tokoh kunci di suatu lembaga, tapi bisa juga dengan kroco-kroco, atau orang-orang yang ada di bawahnya. “Bukan orang penting” bukan berarti tidak penting. Setidaknya kita jadi bisa lebih banyak insight, setidaknya jadi ada yang bisa diajak bicara (penting! supaya tidak merasa sendirian), dan syukur-syukur ikut membantu kita mengerjakan pekerjaan dan mencapai tujuan bersama.

Sekian beberapa hal dari saya yang kebetulan terbersit saat menulis blog ini. Silakan tambahkan jika teman-teman memiliki pengalaman serupa. Terima kasih.

Sambil ngantuk-ngantuk di hari ke-16 Ramadhan 2023

Hani Rosidaini