Pemilihan presiden 2024 sudah lewat. Proses dan hasilnya memuakkan, tapi itulah demokrasi. Benar kata orang: demokrasi itu layak jika masyarakatnya cukup terdidik secara merata. Di saat setiap orang punya satu suara, padahal mereka punya kapasitas berpikir yang jauh berbeda, apalagi didukung dengan ketimpangan ekonomi yang buruk, sehingga mudah digerakkan oleh gimik-gimik murahan, ya hasilnya seperti saat ini. Apalagi aku juga tahu salah satu cara mereka menggerakkan massa dengan menggunakan agama. Bikin sakit kepala. Walau ada juga yang bilang “yasudahlah.. menuju demokrasi yang ideal kan ada prosesnya.” Iya, tapi masalahnya aku hidup di masa ini. Dan intinya.. dari semua kejadian, aku jadi semakin bertanya-tanya, sebenarnya bentuk pemerintahan yang less-evil itu yang mana? diantara monarki, aristokrasi, timokrasi, oligarki, demokrasi, teokrasi, dan tirani?

Untuk menjawab itu, aku perlu banyak belajar dulu. Membaca banyak literatur dan catatan sejarah. Inginnya aku menulis nanti saja, kalau sudah ketemu jawabannya. Tapi menulis prosesnya pun sepertinya menarik, maka dari itu kutuliskan awalku di sini. Ada beberapa buku yang akan kubaca terkait ini:

• 

Yang Social Contract sudah kubaca belasan tahun lalu, tapi sepertinya di saat aku tidak banyak tahu, jadi belum banyak mengerti. Why Nations Fail juga ada di rumah, milik suamiku, walaupun dia juga belum selesai membacanya. The Communist Manifesto sepertinya akan jadi buku pertama, karena aku sedang tertarik-tertariknya dengan Marxisme. Yang lain menyusul.

Aku yakin pasti sudah banyak juga tesis dan jurnal berisi perbandingan bentuk pemerintahan. Ujung-ujungnya pasti berkesimpulan “tidak ada bentuk yang sempurna”, karena kalau memang ada yang sempurna, pasti sudah berusaha diadopsi oleh banyak negara. Tapi aku ingin menemukan jawabanku sendiri, jadi kupilih untuk menempuh perjalanan membaca buku-buku klasik ini.

Sebuah pemikiran pun muncul: jika kembali ke agama (Islam), Allah dan Rasul menyuruh dan mencontohkan seperti apa? Dulu, khilafah seperti pemimpin untuk semua aspek kehidupan, mengurusi ibadah sampai perkara perut. Sekarang, pada prakteknya, pemimpin wilayah dan pemimpin agama seperti dua pihak yang berbeda. Urusan agama, diatur oleh pembesar di mesjid, sedangkan pemerintah hanya harus mengakomodir semua orang bisa beribadah, karena toh warganya pun saling berbeda kepercayaan. Pertanyaannya, apakah pemimpin agama merangkap pemimpin wilayah itu masih relevan? Dan jika memang tak mengapa dibedakan, apakah kepemimpinan wilayah kita samakan saja dengan kepemimpinan di perusahaan? Artinya bukan sesuatu yang harus kita hukumi secara agama?

Yang pasti, yang kutahu dan kuyakini, jadi pemimpin itu berat, tanggung jawabnya dunia akherat. Menengok ke kepemimpinan islam, cara memilih pemimpin adalah dengan bermusyawarah. Seperti pada saat Nabi Muhammad wafat, para ahli berdebat, dan di dalamnya terdapat proses-proses yang terbuka. Yang menarik, adabnya adalah, calon pemimpin itu tidak mengajukan diri, tapi diajukan orang-orang lain, berdasarkan kepribadian dan kemampuannya. Jika sudah terpilih, calon itu diminta berbesar hati untuk menerima amanah tersebut. Orang yang mengerti ilmu kepemimpinan, kubayangkan pasti akan merasa berat menerima posisi itu, mengingat pertanggungjawabannya langsung dengan Allah, dan betul-betul jadi bertanggungjawab terhadap semua orang yang berada di bawah otoritasnya. Taruhannya surga neraka. Lalu, bagaimana jika sampai harus memimpin 280 juta orang seperti di Indonesia? Memastikan semuanya bisa hidup dengan baik. Kalau mengerti betul maknanya, semestinya tidak ada yang mau jadi pemimpin. Akhirnya bagiku sekarang, melihat ada orang yang mengajukan diri jadi presiden Indonesia itu aneh, ngotot jadi gubernur atau walikota, itu aneh. Perspektifku melihatnya lebih seperti orang yang ingin kekuasaan alih-alih ingin mengabdi. Jika kau ingin mengabdi, mengabdilah apapun posisimu. Jika kau memang layak jadi pemimpin, pasti orang-orang akan mengajukanmu. Namun jika engkaulah yang merasa sangat percaya diri untuk mengambil kursi pemimpin, ada yang aneh dengan pemahamanmu. Atas dasar itu, untuk konteks Indonesia, apapun pemilunya di masa yang akan datang, sepertinya kriteria yang kucari hanya satu: aku mencari calon yang diajukan orang, dan dia terlihat paling segan untuk mengambil posisi. Bukan karena tak mampu, tapi karena dia tahu, itu bukan sesuatu yang layak dicita-citakan.

Jakarta, 12 Agustus 2024

dengan pemikiran yang bisa terus berubah

PS: Untuk Pak Jokowi, Anda sangat mengecewakan. Kau bukan lagi wajah rakyat, tapi hanya pengulangan dari sejarah yang tak pantas.